Sumber-Sumber Penerimaan Daerah (Makalah Mata Kuliah Pembiayaan dan Investasi Daerah Jurusan Ekonomi Pembangunan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.     LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas  desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa: “Daerah Otonom”, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar  daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang dikatakan Soedjito yaitu : “Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang dikemukakan Syamsi berikut:  Faktor-faktor tersebut adalah: kemampuan structural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor essensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan.

Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya, hal ini sejalan dengan pendapat Pamudji yang menyatakan : pemerintahan daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapat diatas didukung juga oleh D.J. Mamesah: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.        RUMUSAN MASALAH

1.    Apa yang dimaksud dengan sumber – sumber pendapatan asli daerah?

2.    Apa saja yang termasuk didalam sumber- sumber pendapatan asli daerah?

3.    Apa saja yang terdiri dari dana perimbangan?

1.3.        TUJUAN

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah kita lebih mengetahui sumber – sumber pendapatan daerah yang sah dan apa saja yang termasuk didalamnya, sehingga sebagai masyarakat daerah ini kita dapat mengetahui sumber – sumber perndapatan secara sah tanpa ada penyelewengan.

BAB II

PEMBAHASAN

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1.    Pendapatan asli daerah yaitu :

a.    Hasil pajak daerah

b.    Hasil retribusi daerah

c.    Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan

d.    Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.    Dana Perimbangan

3.    Pinjaman daerah

2.1.     PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah. Karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Menurut kamus ilmiah populer, identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Pada uraian terdahulu berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: 

a.   Pajak Daerah

Menurut Kaho pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Investment. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapakan sebagai badan hukum publik dalam rangka membeiayai rumah tangganya. Denga kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah hal ini dikemukakan oleh Yasin.

Selain itu Davey mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah yaitu :

1)  Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri

2)  Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda.

3)  Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda.

4)  Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemda.

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah adalah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembengunan daerah.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang –Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu :

1)      Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari :

a)      Pajak kendaraan bermotor

b)      Bea balik nama kenderaan bermotor

c)      Pajak bahan bakar kenderaan bermotor

2)      Jenis pajak dearah Tingkat II terdiri dari :

a.     Pajak hotel dan restoran

b.     Pajak hiburan

c.     Pajak reklame

d.     Pajak penerangan jalan

e.     Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.

f.      Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

1)     Pajak kendaraan bermotor 5 %

2)     Pajak balik nama kenderaan bermotor 10 %

3)     Pajak bahan bakar kenderaan bermotor 5 %

4)     Pajak hotel dan restoran 10 %

5)     Pajak hiburan 35 %

6)     Pajak reklame 25 %

7)     Pajak penerangan jalan 10 %

8)     Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C

9)     Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %

Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

b.      Retribusi Daerah

Rochmat Sumitra mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakai jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Pembayaran retribusi oleh masyarakat menurut Davey adalah :

                  1)       Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan

                  2)       Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Disamping itu menurut Kaho, ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

1)     Retibusi dipungut oleh negara

2)     Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis

3)     Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

4)     Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang badan yang menggunakan /mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah Tingkat II

menurut Kaho berikut ini :

1)     Uang leges

2)     Biaya jalan / jembatan / tol

3)     Biaya pangkalan

4)     Biaya penambangan

5)     Biaya potong hewan

6)     Uang muka sewa tanah / bangunan

7)     Uang sempadan dan izin bangunan

8)     Uang pemakaian tanah milik daerah

9)     Biaya penguburan

10)   Biaya pengerukan wc

11)   Retribusi pelelangan uang

12)   Izin perusahaan industri kecil

13)   Retribusi pengujian kenderaan bermotor

14)   Retribusi jembatan timbang

15)   Retribusi stasiun dan taksi

16)   Balai pengobatan

17)   Retribusi reklame

18)   Sewa pesanggrahan

19)   Pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut.

20)   Biaya pemeriksaan susu dan lainnya

21)   Retribusi tempat rekreasi

                              Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi :

1)     Retribusi jasa umum, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2)     Retribusi jasa usaha, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

c.   Perusahaan Daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

 Menurut Wayang mengenai perusahaan daerah sebagai berikut :

1)  Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat :

a)  Memberi jasa

b)  Menyelenggarakan pemanfaatan umum

c)  Memupuk pendapatan

d)  Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan menggutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

2)    Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.

3)    Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan mengusai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d.  Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari saswa, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

2.2.     DANA PERIMBANGAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Dana perimbangan terdiri dari :

a.      Dana Bagi Hasil

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) “Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari :

1.      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

2.      Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

3.      Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”.

Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari :

1.      Kehutanan,

2.      Pertambangan umum,

3.      Perikanan,

4.      Pertambangan minyak bumi,

5.      Pertambangan gas bumi,

6.      Pertambangan panas bumi ”.

Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a.      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.

Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

c.   Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.

d.  Kehutanan

Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.

e.   Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

f.    Perikanan

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

g.  Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untu Pemerintah dan 15,5% untuk daerah.Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

h.  Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan.

Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

i.    Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

b.     Dana Alokasi Umum

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Sony Yuwono, Dwi Cahyono Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R (2008) Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Sedangkan H.A.W Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

c.   Dana Alokasi Khusus

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah:

·         Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.

·         Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Menurut H.A.W Wijaya (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum.

2.3.     PINJAMAN DAERAH

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam UU tersebut disebutkan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desntralisasi fiskal untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemeriintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka menteri keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas- batas dan rambu – rambu pinjaman daerah.

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang keuangan negara bab V mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah / lembaga asing disebut bahwa selain mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dapat memberikan pinjama dan/ atau himba kepada pemerintah daerah. Dengan demikian pinjaman daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemrintah daerah.

a.   Dasar Hukum

1)     UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara

2)     UU NO.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara

3)     KUU NO.25 tahun 2004 tentang system pencernaan pembangunan nasional.

4)     UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

5)     UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

6)     PP No.10 tahun 2011 tentang cara pengadaan pinjaman luas negeri dan penerimaan hibah.

7)     PP No. 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah.

8)     Peraturan Menteri Negara perencanaan pembangunan nasional / kepala BAPPENAS No.005/ M.PPN/06/2006 tentang tata cara perencanaan dan pengajuan usulan serta penilaian kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan / atau hibah luar negeri.

9)     Peraturan Menteri Keuangan No.45 / PMK.02/2006 tentang pedoman pelaksaan dan mekanisme pemantauan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pinjaman daerah.

10)   Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK. 07/2006 tentang tata cara penerbitan, pertanggung jawaban dan publikasi Informasi Obligasi Daerah.

b.  Prinsip Dasar Pinjaman Daerah.

Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah diantranya sebagai berikut:

1)     Pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman daerah.

2)     Pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah.

3)     Pinjaman daerah merupakan alternative sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD,pengeluaran, pembiayaan, dan kekurangan KAS.

4)     Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada luar negri.

5)     Pemerintah daerah tidak dapat memberikan pinjaman terhadap pihak lain.

6)     Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian.

7)     Pendapatan daerah dan atau barang daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

8)     Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang jaminannya milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

9)     Seluruh penerimaan dan pengeluaran  dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

c.   Sumber Pinjaman

Pinjaman daerah bersumber dari:

1)     Pemerintah Pusat berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah penerusan Pinjaman Dalam Negeri atau Pinjaman Luar Negeri.

2)     Pemerintah daerah lain.

3)     Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan Hukum di Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

4)     Lembaga keuangan Bukan Bank , yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5)     Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat dipasar modal dalam Negeri.

d.  Jenis Dan Jangka Waktu Pinjaman

1)     Pinjaman Jangka Pendek

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliuti pokok pinjaman, bunga, dan / atau kewajiban lainnya. Seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenan.

2)     Pinjaman Jangka Menengah

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali. Pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain)  harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

3)     Pinjaman Jangka Panjang

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pnajang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan / atau kewajiban lain. Seluruhnya harus dilunasi pda tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian yang bersangkutan.

e.   Penggunaan Pinjaman

Penggunaan pinjaman daerah telah diatur sebagaiman jenis pinjamannya, yaitu:

1)     Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

2)     Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayan publik yang tidak mengahasilkan penerimaan.

3)     Pinjaman jangkan panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasaraan dan / atau sarana dalam rangkapenyediaan pelayanaan public yang mengahasilkan penerimaan langsung, menghasilkan penerimaan tidak langsung memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

4)     Khusus pinjaman jangkan penjang dalam bentuk Obligasi Daerah digunakan untuk membiayao kegiatan investasi prasarana dan / atau srana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/ atau sarana tersebut.

f.    Prosedur Pinjaman Daerah

1)     Pinjaman daerah dari pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri

2)      Pinjaman daerah dari pemerintah yang danannya bersumber dari pusat Investasi pemerintah.

3)     Pinjaman daerah yang dananya bersumber dari Perbankan.

4)     Pinjaman daerah yang dananya bersumber dari masyarakat ( obligasi daerah).

g.  Larangan Penjaminan

1)     Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain

2)     Pendapatan daerah dan/ atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan

3)     Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

h.            Pembayaran Kembali Pinjaman

1)     Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

2)     Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU( Dana Alokasi Pusat) dan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut.

i.       Pelaporan Pinjaman.

1)     Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman  kepada pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

2)     Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, pemerintah dapat menunda penyaluran dana pembagian.

BAB III

PENUTUP

3.1.     KESIMPULAN

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian  masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (pemerintah daerah),  yang di kenal dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntutan tersebut. Adalah intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa  daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah merupakan jawaban  untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini, dimana globalization cascade sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi, serta transaksi keuangan  (Mardiasmo, 2002: 3-4). MPR sebagai wakil-wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus agar dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya.

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.

Khusus untuk merealisasikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, maka pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 83).

3.2.     SARAN

Dengan adanya desentralisasi maka yang diharapkan kepada pemerintah daerah untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih intern kepada masyarakat wilayah desentralisasi. Bukan saja dirasakan pelayanan semakin jauh tetapi diharapkan pelayanan yang diberikan semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan pemerintah pusat jangan melepas tanggung jawab begitu saja tetapi pengontrolan terhadap pemerintah daerah lebih ditingkatkan lagi untuk mampu mengoptimalkan pelayanan

Referensi Internet:

http://carapedia.com/Sumber-Sumber_Penerimaan_dan_Penegluaran Pemerintah_Pusat_dan_Pemerintah_Daerah_Bangku_Sekolah.html

http://sonnylazio.blogspot.com/2012/6/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html